Jurus Aji Mumpung Dewan di Tengah Pandemi

Halo warga administrasi..

Masih  semangat kan menjalankan puasa di tengah pandemi ini, All people  pasti menginginkan aktivitas normal kan? Harap bersabar dan berdoa ya, berdoa untuk keselamatan bangsa dari setiap persoalan yang tidak disengaja maupun disengaja.

Oh iyaa to the point langsung aja, topik yang ingin dibahas kali ini yaitu “Jurus Aji Mumpung Dewan di Tengah Pandemi”

Merebaknya virus Covid-19 diseluruh dunia menyebabkan banyak negara memilih fokus untuk menangani masalah ini dengan serius, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengayomi masyarakat nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana tidak? ditengah kondisi darurat pandemi seperti saat ini DPR justru tidak fokus mendukung dunia medis dalam melawan Covid-19. Pembahasan RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, RUU Permasyarakatan dan yang paling mengerikan adalah pengesahan UU Minerba menjadi bukti ketidakjelasan DPR. Memang tidak ada Undang-Undang yang tidak penting untuk dibahas, tapi rasanya tidak tepat jika pembahasan RUU tersebut difokuskan ditengah perjuangan melawan pandemi yang memungkinkan adanya kecacatan produk hukum.

Sebagai wakil rakyat seharusnya DPR paham betul apa yang harus diprioritaskan ketika melihat kondisi dan situasi negara seperti saat ini. Pembahasan Ketiga RUU ditengah pandemi membuat kita semua bertanya-tanya alasan apa dibalik sikap DPR yang tidak fokus menangani Covid-19 seperti parlemen dinegara-negara lain? Apakah hal tersebut hanyalah pengalihan isu? Padahal jika dilihat dari aspek sosiologis RUU cipta kerja belum sepenuhnya dibutuhkan oleh rakyat jika dikaitkan dengan isinya yang cenderung menguntungkan investor/pemodal. Ditambah adanya problem prosedur pembentukan dan substansial yang cukup serius memungkinkan RUU Cipta Kerja akan bertentangan secara konstitutional. Berdasarkan fakta bahwa perumusan RUU Cipta kerja dilakukan berdasarkan metode omnibuslaw, padahal sejauh ini belum ada negara-negara yang mengeluarkan pernyataan keberhasilan metode ini. Jika demikian, apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana bunyi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti apa-apa.

Meskipun Presiden Jokowi telah menyatakan penundaan salah satu klaster RUU ketenagakerjaan, guna mengkaji dan memperoleh masukan dari berbagai pihak,tapi seharusnya tidak cukup hanya satu saja melainkan seluruh klaster juga perlu diperhitungkan sebab dilansir dari Media Indonesia Civitas Akademi FH UII memandang bahwa omnibus law berpotensial merusak sistem perundang-undangan Indonesia. Mereka berharap pemerintah dan DPR lebih menyempurnakan Undang-Undang sektoral daripada menyusun undang-undang dengan metode omnibuslaw yang belum tentu keberhasilannya. Tentunya tidak untuk saat ini, melihat kondisi pandemi yang belum usai DPR diminta untuk lebih fokus terhadap penanganan Covid-19.

Segala tingkah laku DPR akan selalu menjadi fokus perhatian rakyat, namun meskipun begitu DPR seolah-olah acuh tak acuh, mereka hanya mementingkan hidup mereka masing-masing. Hal tersebut bisa dilihat ketika anggota DPR hendak menyerahkan sumbangan DPR kepada pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlit dengan gayanya mereka malah mengenakan APD lengkap ditengah tenaga medis yang bertaruh nyawa tanpa mengenakan APD yang lengkap.  Banyak pihak yang menyayangkan tindakan DPR, bukannya serius dan berempati atas kondisi bangsa, DPR dinilai semakin meresahankan masyarakat. Pengesahan UU Minerba yang baru saja disahkan Selasa (12/05) menambah daftar raport merah DPR lantaran pengesahan UU tersebut terkesan tergesa-gesa dan hanya menguntungkan pengusaha tambang saja, yang tidak lain adalah segelintir elit pemilik jabatan di kursi pemerintahan, sebagaimana kita ketahui melalui film dokumenter berjudul “Sexy Killer” yang diupload Watchdoc Image melalui kanal youtubenya tahun lalu, memperlihatkan bagaimana kejamnya dunia pertambangan bagi masyarakat terutama masyarakat daerah pertambangan. Elit-elit politik hanya mementingkan kepentingan pribadi masing-masing apalagi pengesahan Undang-Undang ini dilakukan dimasa negara darurat Covid-19. Berbagai pihak telah menyerukan DPR untuk memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan melihat kondisi saat ini, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh DPR.

Nampaknya kinerja DPR perlu dipertanyakan kembali sebagai representasi rakyat yang belum sesuai dengan substansinya yang tepat. Di masa-masa seperti ini harusnya DPR berpikir bagaimana caranya pandemi ini bisa segera teratasi sebab melihat angka masyarakat terjangkit yang terus meningkat dan tidak efektifnya pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, Membuat tim gugus percepatan pembuatan vaksin misalnya ?

Okeyy reader….pembahasan kali ini cukup segitu saja untuk menambah pengetahuan dan bisa sedikit melek apa yang menjadi keresahan dan permasalahan yang ada di pemerintah untuk dapat dikritik dan diberi solusi. Cukup sekian~~~

Dwi Aviva

Departemen Operasional Himaistra 2020

Kabinet Sabha Pramukti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2020 Selamat Datang | Audioman by Catch Themes